Syarat Dan Tata Cara Mendirikan PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaanya. Karena PT sekaligus sebagai badan hukum, maka PT harus mendapatkan surat keputusan perizinan dari menteri kehakiman.

Dibawah ini adalah beberapa catatan untuk mengajukan permohonan dalam mendirikan PT:

• Data Sendiri

Nama lengkap, Tempat/tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, kewarganegaraan pendiri.

• Data anggota Direksi dan Komisaris yang pertama diangkat

Nama lengkap, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan direksi dan komisaris yang pertama diangkat.

• Data Pemegang Saham

Nama lengkap, rincian jumlah saham (baik nominal maupun nilai yang sudah diperjanjikan dari saham)

• Ketentuan Modal Awal

Untuk mendirikan PT, maka si pendiri harus menyediakan modal dasar minimal *20 juta rupiah, dengan pembagian 25% harus sudah ditempatkan. Dari setiap penempatanya harus telah disetor 50% dari nilai nominal saham yang telah dikeluarkan. (*minimal modal dapat berubah suwaktu-waktu tergantung kebijakan).

Syarat-Syarat Mendirikan PT

• Pendiri Minimal Dua Orang

Menurut UU, dimana pemegang saham tunggal akan mengakibatkan dia bertanggung jawab tidak terbatas lagi, alias bertanggung jawab pribadi. Alasanya adalah PT di dirikan atas dasar perjanjian.

• Pendiri PT Tidak Boleh Terikat Perkawinan

menurut UU perkawinan No. 1 tahun 1974, suami istri dianggap mempunyai satu kepentingan, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, mereka tidak bisa mendirikan PT secara bersama, kecuali sudah ada perjanjian pra nikah. Jika suami istri tersebut tetap ingin mendirikian PT, maka harus mencari pemegang saham yang lain.

Istilah-Istilah Dalam PT

• Direksi

Orang yang ditunjuk untuk menjadi pengurus dan menjalankan perusahaan. Direksi selalu ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali direksi pertama yang dicatat dalam akta.

• Komisaris

Bertugas mengawasi jalanya perusahaan. Menurut status hukumnya, komisaris dibagi dalam tiga jenis:

1. Komisaris yang diangkat tanpa upah dan bukan merupakan pemegang saham sehingga status hukumnya adalah sebagai pemegang kuasa perusahaan atau RUPS.
2. Komisaris yang diangkat dengan upah dan bukan pemegang saham sehingga status hukumnya adalah pemegang saham.
3. Komisaris yang di angkat dan di upah sehingga status hukumnya adalah buruh pemegang kuasa dan anggota RUPS.

• RUPS

Merupakan rapat umum semua pemegang saham, dan berhak mengutarakan pendapat. RUPS juga menetapkan direksi yang akan menjalankan perusahaan.

Demikian tata cara perizinan dalam pembuatan PT. Semoga bermanfaat.